Vonis Terdakwa Korupsi Sutami Lebih Ringan Dari Tuntutan, LCW Minta Sistem Peradilan Dievaluasi

Read Time:1 Minute, 37 Second

Bandar Lampung- Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat, 9 Juni 2023, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi proyek Jalan Ir. Sutami, Lampung, yang melibatkan Hengki Widodo alias Engsit. Namun, Lampung Corruption Watch (LCW) dengan tegas menyatakan kekecewaan terhadap vonis yang terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Ketua LCW, Juendi Leksa Utama, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas penanganan kasus ini yang menimbulkan keraguan terhadap sistem peradilan.

“Sistem peradilan dalam menegakkan hukum tindak pidana Korupsi ini mesti dievaluasi secara komprehensif,” katanya

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan, terdakwa Engsit divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11.612.765.628,83 subsidair empat tahun penjara. Padahal, tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya adalah kurungan penjara selama 10,6 tahun terhadap terdakwa Engsit.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam tuntutan, JPU juga sebelumnya meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Engsit dengan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.870.587.096,83. Apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut. Jika terpidana tidak memiliki aset yang mencukupi, maka pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan akan dijatuhkan.

LCW menekankan bahwa vonis yang lebih ringan dari tuntutan JPU ini mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan kita. Vonis yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Kami berharap agar putusan ini menjadi momentum bagi lembaga peradilan untuk melakukan introspeksi mendalam terkait penanganan kasus korupsi.

“Perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap proses pengadilan dan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan,” ujarnya.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %