Bandar Lampung – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW – LMND) Lampung menggelar audiensi bersama Gubernur Lampung untuk membahas isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yaitu sektor pendidikan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.Dalam pertemuan tersebut, LMND menyampaikan pandangan dan masukan yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat serta mendengarkan berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
LMND Lampung memberikan apresiasi terhadap langkah progresif pemerintah daerah, khususnya kebijakan penghapusan uang komite di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para orang tua yang selama ini terbebani biaya pendidikan di tingkat menengah atas.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp600.000 per siswa dari APBD sebagai pengganti uang komite. Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang lebih terjangkau dan merata.
LMND Lampung percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya milik mereka yang mampu secara ekonomi. Karena itu, kami sangat mendukung langkah ini dan berharap kebijakan ini bisa terus berlanjut dan ditingkatkan, terutama untuk menjangkau anak anak di daerah terpencil atau keluarga miskin yang rawan putus sekolah.
Gubernur Lampung juga menyampaikan komitmennya untuk mengajak seluruh perusahaan di Provinsi Lampung agar menyalurkan program CSR mereka ke sektor pendidikan. LMND menilai ini sebagai langkah yang sangat tepat. Dunia pendidikan membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk swasta, agar kualitas dan akses pendidikan di Lampung bisa terus meningkat.
Sebagai bagian dari masyarakat, LMND Lampung melihat bahwa upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pendidikan patut didukung dan terus dikawal. Komitmen ini bersinggungan langsung dengan cita-cita pendidikan yang kami perjuangkan yaitu WujudkanPendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis, yakni pendidikan yang tidak hanya bebas biaya, tetapi juga membebaskan secara berpikir dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Dalam audiensi tersebut, LMND Lampung juga memberikan perhatian khusus pada penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kami memandang bahwa peluncuran aplikasi Lampung In, yang menyediakan kanal aduan digital bagi masyarakat termasuk untuk kasus kekerasan seksual, merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial. Inovasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan akan layanan yang cepat, mudah diakses, dan partisipatif. Namun demikian, LMNDLampung mendorong agar kebijakan digital ini dibarengi dengan sistem pendukung yang kuat, meliputi pendampingan korban, edukasi publik, serta penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban.
Lebih lanjut, LMND Lampung memaknai audiensi ini sebagai ruang dialog antara gerakan mahasiswa dan pemerintah daerah. Dalam konteks demokrasi, sinergi antar rakyat dan negara sangat penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. LMND akan terus berperan sebagai bagian dari elemen sosial yang mendorong agenda agenda kerakyatan, tanpa melepaskan sikap kritis dan independen.
Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu dan perlindungan terhadap kelompok rentan tidak akan lahir dari kebijakan yang berjalan sendiri sendiri, melainkan dari kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan organisasi yang peduli akan hal tersebut. Oleh karenanya ,LMND Lampung akan terus mendorong penguatan kebijakan serupa, serta mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk pelajar, guru, akademisi, hingga perusahaan untuk bersamasama mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendidikan adalah hak dasar seluruhmasyarakat, dan keberpihakan kebijakan terhadapnya adalah langkah menuju masyarakat adil dan makmur.
0
0
