Bandar Lampung – Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian (Kebijakan Umum APBD) KUA/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun 2023 digelar di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung (23/8) kemarin.
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyampaikan KUA/PPAS Perubahan ABPD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2023.
“Asumsi yang mendasari perubahan Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2023, antara lain perubahan asumsi kuat pada terjadinya perubahan proyeksi terhadap pendapatan daerah dan perubahan birokrasi belanja daerah, perubahan investasi perhitungan sisa pada tahun 2022, adanya kewajiban dari pihak ketiga yang belum terselesaikan sehingga perlu dialokasikan kembali dalam perubahan APBD tahun 2023”, ujarnya.
“Berdasarkan kondisi real yang diproyeksikan untuk pendapatan daerah, Kota Bandar Lampung terhadap perubahan APBD tahun 2023 mencapai Rp. 3,23 triliun naik sebesar 626 milliar lebih atau 6,14% dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 2,397 triliun,” imbuhnya.
“Kenaikan pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 800 miliar lebih menjadi Rp. 1,126 triliun lebih bertambah sebesar Rp. 326 miliar atau 40,77%. Kenaikan tersebut bersumber pada tarif PAD yang sah yang semula berjumlah Rp. 200 milliar lebih menjadi Rp. 526 milliar lebih atau 162,62%,” ungkapnya.
“Sedangkan pada pajak daerah dan fungsi daerah, hasil kekayaan yang tidak bisa dipisahkan tidak mengalami perubahan dengan target pendapatan pada APBD tahun 2023,” tambahnya.
“Pendapatan transfer pada APBD induk dianggarkan sebanyak Rp. 1.597.347.000 pada perubahan APBD menjadi Rp. 1.597.754.000 bertambah sebanyak Rp. 406 juta lebih atau 3%. Sedangkan untuk pendapatan transfer anggaran daerah tidak mengalami perubahan.” katanya.
0
0
