Bandar Lampung – Sempat beredar postingan di Instagram yang bertuliskan “All Eyes in Papua” yang telah dishare lebih dari 1 juta postingan yang berisikan tentang permasalahan lingkungan dimana di hutan Papua, tepatnya di Boven Digul, Papua yang luasnya sebanyak 36 ribu hektar akan dibabat habis dan akan dibangun perkebunan sawit oleh PT. Indo Asiana Lestari.
Kemudian, pada 27 Mei 2024, masyarakat Suku Awyu di Boven Digoel, Prov. Papua Selatan dan Suku Moi, di Sorong, Prov. Papua Barat melakukan aksi di depqn Makamah Agung (MA) untuk menuntut penolakan adanya pembabatan hutan, karena hutan tersebut merupakan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari.
Selain berpotensi kehilangan hutan, proyek tersebut menghasilkan emisi 25 juta ton gas CO2 sehingga berdampak pada seluruh masyarakat dunia.
Atas peristiwa permasalahan pembukaan Lahan Hutan Adat Papua tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli lingkungan yang merupakan massa gabungan dari Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Unila, Mahasiswa Raden Intan Pencinta Alam (Maharipal) beserta Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL) dan Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandar Lampung menggelar demo di Tugu Adipura pada Sabtu, (15/6).
Adapun point tuntutan aksi yang dibawakan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli lingkungan diantaranya Menuntut Makamah Agung untuk mencabut izin PT IAL di Boven Digoel, Menuntut PTUN Jakarta untuk menolak gugatan PT. SAS, Mengutuk dan menolak segala bentuk aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan Indonesia, khususnya di Papua.
Kemudian, mereka juga Menuntut pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Masyarakat Adat, Menolak segala bentuk esploitasi Sumber Daya Alam di Papua, serta Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dan memperjelas kedudukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
Korlap Aksi dari IKMAPAL, Kemis Kobak menyampaikan orasinya bahwa di Papua, tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan dan sumber energi utama bagi masyarakat Papua, tanpa adanya bantuan dari pemerintah, masyarakat Papua masih hidup dari nenek moyang hingga saat ini.
Kemudian ia menyinggung Perusahaan-perusahaan di Papua yang melakukan ekspoitasi alam dan merusak kehidupan masyarakat Papua.
“Sudah banyak perusahaan di Papua melakukan eksploitasi alam untuk dijadikan lahan perkebunan dan persawitan, apabila hal ini terus terjadi, maka ras kami ras Melanesoid akan mengalami kepunahan”, ujarnya.
“Maka dari itu, kita sebagai orang Papua harus hidup dan bergerak atas kerusakan hutan yang mulai terjadi besar-besaran dan ingat tanah Papua bukan tanah kosong.” tutupnya.
Kemudian Korlap Aksi dari Mapala Lampung, Yopi Nadama dalam menyampaikan bahwa Papua memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia, hutan tersebut berisikan penuh berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang sangat dilindungi oleh masyarakat setempat.
“Tanah papua bukan tanah kosong, melainkan tanah surga bagi kehidupan dunia, jika hutan di tanah Papua rusak, maka kehidupan masyarakat dan ekositem di Papua terancam,” imbuhnya.
Yopi Nadama juga menyampaikan bahwa sebagaibmahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia terus mengawal aksi ini sampai Pemerintah mengakui Tanah adat Papua merupakan tanah milik masyarakat Papua
Ketua Umum PMKRI Cabang Bandar Lampung, Robertus Linggar Setiaji, juga menyampaikan bahwa banyak korporat (perusahaan) yang tidak jelas persetujuannya dan ingin mengubah hutan di Papua untuk kebutuhan pribadi, kepentingan korporat saja.
“Korporat di Papua sudah menyalahi aturan, sudah menginjak pada ekosida pembunuhan alam yang sistematis dan terstruktur, padahal banyak orang di sana bergantung pada alam untuk berkehidupan,” katanya.
Robertus juga menilai bahwa pemerintah telah bobrok, banyak kepentingan sehingga mengizinkan korporat-korporat yang merusak ekosistem lingkungan Papua.
Massa aksi mulai meninggalkan Tugu Adipura dengan tertib dan lancar pada pukul 11:10 WIB dengan Tertib.
1
0
