Mahasiswa Universitas di Bandar Lampung Menggelar Aksi Kamisan Sebagai Bentuk Memperingati Permasalahan HAM di Indonesia

Read Time:1 Minute, 44 Second
Mahasiswa Universitas di Bandar Lampung Menggelar Aksi Kamisan Sebagai Bentuk Memperingati Permasalahan HAM di Indonesia

Bandar Lampung – Sejumlah Mahasiswa di Kota Bandar Lampung menggelar Aksi Kamisan di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pada (30/5/2024) pukul 16.30 WIB kemarin.

Aksi tersebut dikomandoi oleh Haikal yang merupakan LBH Bandar Lampung. Ia mengatakan bahwa aksi kamisan di Lampung ini sudah vakum/tidak berjalan selama 2 tahun terakhir.

“Setelah 2 tahun lamanya aksi kamisan ini sudah vakum di Provinsi Lampung”, ujarnya.

“Aksi kamisan ini bertujuan untuk memperingati permasalahan-permasalahan HAM yang ada di Indonesia agar keluarga korban bisa mendapatkan keadilan”, tambahnya.

Haikal juga menyinggung terkait penetapan Prabowo Subianto menjadi Jendral Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo karena ia afalah satu terduga penjahat HAM di masa lalu.

“Aksi kamisan ini aktif kembali karena didorong beberapa hal, salah satunya Presiden Joko Widodo menetapkan Prabowo Subianto menjadi Jendral Kehormatan yang perlu kita ketahui dia adalah salah satu terduga penjahat HAM di masa lalu serta keadilan atas korban kejatahatan HAM di masa lalu menjadi sulit lagi,” imbuhnya.

Ia juga berharap agar aksi kamisan di Lampung ini bisa berjalan secara konsisten setiap kamis sore di Tugu Adipura

“Harapannya Aksi kamisan ini bisa berjalan konsisten setiap kamis sore,” katanya.

Aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Aksasi Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti Tradegi Semanggi, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priuk, Pristiwa Talqngsari 1989, dan lain-lain.

Sasaran dari aksi kamisan adalah empat lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden (Keppres), DPR sebagai instansi yang merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik.

Namun, yang menjadi sorotan dari para korban pelanggaran HAM pada aksi kamisan ialah presiden, dengan pertimbangan yang mengacu pada substansi UU No. 26 tahun 2000, dimana presiden memegang peran sebagai pembuat keputusan utama dalam pembentukan pengadilan adhoc maupun Keppres yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %