Mahasiswa UBL Gelar Nobar Film Tandur Dan Diskusi Dalam Memperingati Hari Tani Nasional

Read Time:1 Minute, 53 Second
Mahasiswa UBL Gelar Nobar Film Tandur Dan Diskusi Dalam Memperingati Hari Tani Nasional

BANDAR LAMPUNG – BEM FH UBL dan UKM F Medikum mengadakan agenda yang membedah film Tandur dan dilanjutkan oleh diskusi tentang hak atas tanah pada (9/10/2023) kemarin.

Dalam diskusi dan nobar ini juga mengundang narasumber-narasumber dari akademisi dan advokat yaitu Prof. Dr Syamsudin Pasamai,S.H,.M.H selaku guru besar hukum Agraria Universitas Bandar Lampung, hadir juga Suma Indra,.S.H Selaku Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Irfan Tri Musri selaku Direktur WALHI Lampung, dan Hendri Sihaloho,.S.H. dari Kosentris.id.

“Diskusi yang berlangsung dialektik itu cukup menarik walaupun tidak banyak dari mahasiswa yang bertahan dan memilih keluar dari ruangan. Latar belakang dari diadakannya agenda nobar dan diskusi pada hari ini adalah sebagai memperluas diskusi intelektual yang tidak hanya bicara tentang teoritis kemudian bicara tentang bagaimana praktek hukum di lapangan, dan sebagai wadah penyadaran hukum kritis dan hukum progresif,” ujar Plt. Presiden BEM FH UBL Al Harits Maulana Afif.

“Agenda diskusi yang bertema Pendidikan Nalar Mahasiswa ini akan terus diadakan sebagai upaya perluasan wadah wadah diskusi mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Bandar Lampung,” tambahnya.

Diskusi ini dimulai dari pemaparan materi Prof. Syamsudin Pasamai,S.H,.M.H. menjelaskan dalam diskusi adalah mengenai pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum hak atas tanah yang mana dalam materinya menyampaikan kebutuhan tanah dalam masyrakat kemudian menyampaikan guna melakukan kepastian hukum tanah harus didaftarkan. Aturan tentang tanah dalam UUD 1945 pasal 33 ,UU no 5 tahun 1960 dan PP no 24 tahun 1997.

Kemudian dilanjutkan oleh Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Suma Indra,S.H yang menjelaskan sejarah UU agrarian dari pemerintahan Hindia Belanda kebijakan Agrarische Wet yang kemudian adanya kebijakan tanam paksa. Dan kemudian pemerintahan Soekarno pada tahun 1960 mengesahkan UU no 5 tahun 1960 yang me-restukturisasi hak atas tanah.

Kemudian giliran Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri menyampaikan tentang Proyek Stategis Nasional (PSN) yang mana dalam rangka pemerataan pembangunan yang kemudian tidak partisipatif kepada masyrakat yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian bicara tentang PP no 26 tahun 2023 tentang pengolahan hasil sadimentasi laut, yang mana berdampang kepada kerusakan lingkungan dan wilayah tangkap nelayan yang makin jauh.

Dan yang terakhir oleh Hendri Sihaloho,.S.H dari Kosentris.id membicarakan tentang poin yang ingin disampaikan melalui film tandur adalah mengenai harga tawar hasil tani dan akses lahan petani.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %