Serikat Petani Lampung Bersama LBH Bandar Lampung Gelar Unjuk Rasa di Tugu Adipura Terkait Hak Tanah Garapan

Read Time:2 Minute, 5 Second
Serikat Petani Lampung Bersama LBH Bandar Lampung Gelar Unjuk Rasa di Tugu Adipura Terkait Hak Tanah Garapan

Bandar Lampung – Sebanyak Ratusan Petani di Kota Baru Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan dan di Desa Sri Pendowo, Kab. Lampung Timur yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung menggelar Aksi pada (29/5/2024) kemarin.

Aksi tersebut disebabkan lantaran para petani menjadi korban konflik agraria, yang banyak dipicu oleh mafia tanah. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan, setidaknya 41.964 warga dampingan hukum lembaga itu adalah korban konflik agraria, pada tahun 2023.

Angka ini dihitung dari jumlah jiwa dalam keluarga petani yang didampingi oleh LBH Bandar Lampung, kemudian persoalan agraria di Provinsi Lampung seakan tidak pernah selesai, bahkan kasus konflik agraria terjadi hampir di seluruh provinsi”, katanya.

Berdasarkan catatan LBH Bandar Lampung, pada tahun 2023 konflik agraria mencangkup 3.280 hektar tanah. Konflik ini terjadi di antaranya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Way Kanan, dan Lampung Timur.

“Pada dasarnya, konflik agraria yang terjadi karena adanya ketimpangan pada penguasaan, dan kepemilikan tanah oleh sebagian orang,” kata dia.

Dia menjabarkan, kasus-kasus agraria di Lampung dapat diketahui secara kasat mata karena memiliki kesamaan.

“Kasus-kasus agraria di Lampung memiliki corak aktor yang terdiri dari aktor swasta berupa perusahaan perkebunan, aktor negara maupun perorangan,” kata dia.

Salah satu kasus yang didampingi LBH Bandar Lampung adalah 400 petani di Desa Purwotani, Desa Sinar Rejeki dan Desa Sindang Anom (Lampung Selatan).

Warga di ketiga wilayah itu kehilangan lahan garapannya karena pembangunan Kota Baru oleh Pemprov Lampung.

Kemudian 418 petani di delapan desa di Lampung Timur yang kehilangan tanah karena mafia tanah yang sengaja menerbitkan sertifikat di atas 401 hektar tanah garapan mereka. Delapan desa itu adalah Desa Sri Pendowo, Desa Bandar Agung, Desa Waringin Jaya, Desa Wana, dan Desa Sri Menanti. Kemudian Desa Giring Mulyo, Desa Sribhawono, dan Desa Brawijaya.

Sumaindra menduga bahwa penertiban setrifikat yang terbit di Desa Sri Pendowo, Lampung Timur tersebut dinilai manipulatif.

“Sertifikat yang terbit tersebut dapat diduga kuat terdapat proses yang manipulatif, tertutup, dan dengan itikat buruk,” kata Sumaindra.

Dia menegaskan konflik agraria dan mafia tanah di Lampung harus segera diberantas oleh negara karena berdampak pada mata pencaharian petani.

“Kami ingin menuntut keseriusan Presiden, Menteri ATR/BPN, dan Kejaksaan Agung untuk dapat menyelesaikan konflik agraria di Lampung Timur, khususnya di sekitar delapan desa tersebut,” kata dia.

LBH Bandarlampung bersama Serikat Petani Lampung pun berencana menggeruduk Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta pada 20 Juni 2024.

“Tanggal 20 Juni 2024, kawan-kawan petani akan melakukan aksi di Kementerian ATR/BPN menuntut penyelesaian kasus-kasus mafia tanah, dan konflik agraria di Provinsi Lampung,” tambahnya.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %