Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap salah satu perusahaan besar di daerah, Sugar Group Companies (SGC), termasuk proses pengukuran ulang lahan. Langkah ini menuai sorotan dari salah satu Aktivis Unila sekaligus pengurus di HMI cabang Bandarlampung yang menyoroti potensi dampak sosial dan ekonomi jika proses ini tidak dilakukan secara adil dan terencana.
M. Reza Pratama, Aktivis HMI Cabang Bandar Lampung, menyampaikan bahwa SGC merupakan salah satu investor besar di Lampung yang telah membuka banyak lapangan kerja. Ia menilai, apabila evaluasi ini berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, maka Pemprov harus terlebih dahulu menyiapkan rencana konkret bagi tenaga kerja yang terdampak.
“Kita tidak mempermasalahkan jika SGC mau diukur ulang. Tapi pemerintah daerah juga harus siap jika langkah ini berdampak pada ribuan pekerja. Jangan hanya melakukan evaluasi, tapi tidak menyiapkan antisipasinya,” ujar Reza, Minggu (4/8/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam melakukan penertiban. Jika SGC dievaluasi, maka perusahaan besar lainnya yang beroperasi di Lampung juga harus diperiksa secara adil apabila terindikasi melakukan pelanggaran.
“Kami minta semua perusahaan besar yang punya masalah serupa juga harus diukur ulang. Jangan hanya satu perusahaan saja yang ditindak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik terkait penguasaan lahan ini tidak boleh mengganggu produktivitas industri, apalagi sampai mengancam stabilitas pasokan gula nasional. SGC diketahui memiliki kontribusi besar terhadap produksi gula konsumsi nasional.
“Jangan sampai karena polemik soal lahan, produktivitas terganggu, tenaga kerja terancam, dan pasokan gula nasional jadi tidak terpenuhi. Ini bisa berdampak luas bagi masyarakat,” imbuhnya.
Reza menegaskan bahwa langkah evaluasi harus disertai dengan rencana jangka panjang dan solusi komprehensif. Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, tidak cukup hanya melakukan pengawasan, tetapi juga harus hadir dengan skema perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang rentan terdampak.
0
0
