Aliansi KAMU Lampung menggelar aksi di Kantor Gubernur Lampung dan Kejati Lampung

Read Time:2 Minute, 4 Second
Aliansi KAMU Lampung menggelar aksi di Kantor Gubernur Lampung dan Kejati Lampung

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak belasan orang dari Aliansi Kesatuan Aksi Masasiswa Untuk Lampung (KAMU Lampung) melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa, 5 September 2023 di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi.

Dalam aksinya, Aliansi KAMU menuntut 33 janji yang diucapkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Wakilnya Chusnunia Chalim saat kampanye karena dianggap belum terealisasi hingga saat ini jelang jabatannya berakhir.

Sapriyansah sebagai Korlap Aksi dari aliansi KAMU Lampung dalam orasinya, menyampaikan bahwa Gubernur Lampung telah dikibuli oleh birokrat bawahannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Lampung tidak bekerja secara maksimal serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga 33 janji dari Gubernur dan Wakilnya satupun tidak dirasakan jelas oleh masyarakat dan terancam kandas jelang berakhirnya masa jabatannya.

“33 janji dari Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terlaksana diduga karena tidak adanya perncanaan dengan matang baik perencanaan anggaran maupun perencanaan penjadwalan kerja,” tuturnya.

Selain itu, korlap aksi juga menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Lampung yang hanya mengambur-amburkan anggaran, kemudian pembangunan infrastruktur dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Prov. Lampung yang diduga proyek yang dijalankan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya mengambil sampel pada pembangunan di Jembatan Way Gebang, Kabupaten Pesawaran yang dikerjakan oleh CV. Anak Gunung tahun anggaran 2022 dengan anggaran sebanyak 5,7 milliar rupiah dengan usia 1 tahun kondisinya sudah memprihatinkan,” tambahya.

Aliansi KAMU Lampung juga menyoroti  temuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Prov. Lampung terkait adanya kebocoran anggaran di Prov. Lampung yang mencapai lebih dari 1 milliar rupiah dan tidak dikaji serta tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung.

Serta menyoroti adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 20 sekolah di Provinsi Lampung dan ditemukan adanya umpeti di sekolah-sekolah terhadap pengawas internal dana BOS se- Provinsi Lampung yang diketuai oleh Sekda Prov. Lampung yang ditafsir mencapai 40 juta rupiah.

“Terkait permasalahan tersebut Aliansi KAMU Lampung akan terus bergerak melakukan demonstrasi, kritik, dan evaluasi hingga sidang paripurna pertanggungjawaban Gubernur Lampung,” ujar Sapriyansah.

Aliansi KAMU Lampung menuju ke kantor Kejati Prov. Lampung untuk menuntut agar melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memiskinkan pejabat daerah yang diduga mengambil uang rakyat.

“Saya juga menyoroti pejabat BAPPEDA Prov. Lampung yang diduga melakukan korupsi hingga 1 milliar rupiah dalam satu tahun, kemudian adanya dugaan kebocoran dana sebesar 140 Juta rupiah akibat lemahnya sistem pengendalian internal, serta adanya temuan sebesar 1,94 milliar rupiah oleh BPK RI, namun hanya dikembalikan dari kas daerah sebesar 6 juta rupiah. Inspektorat Provinsi Lampung dianggap tutup mata atas kasus tersebut,” tambah David dalam orasinya. (stpn).

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %