Sebaiknya, Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Bantah Kritikan Publik dengan Data Lengkap

Read Time:1 Minute, 47 Second
Sebaiknya, Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Bantah Kritikan Publik dengan Data Lengkap

Bandar Lampung, SINDOnetwork- Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah, Lampung Corruption Watch (LCW) mengkritik respon Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung atas Kritikan sekaligus masukan yang diberikan publik atau gerakan sipil yang menyoroti dugaan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di institusinya.

Terkait hal itu, Kepala Divisi Program dan Kajian Strategis Lampung Corruption Watch, Septian Hermawan mengatakan, sebaiknya lembaga pelayanan publik yang dikritik dapat membantah kritikan itu dengan menyajikan data yang lengkap, jelas dan transparan mengenai pengelolaan proyek-proyek dimaksud.

Selanjutnya, Septian menyatakan bahwa kritikan dari masyarakat sipil harus dijadikan masukan bagi lembaga pelayanan publik guna melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Masyarakat ingin dinas agar merespons kritikannya dengan serius dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyeknya,” ujarnya

Dalam semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Publik juga wajib untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Selain itu, LCW juga meminta kepada aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan praktik KKN pada proyek-proyek yang menggunakan keuangan negara.

Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat penting sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat.

“Kita harus mendukung upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat,” katanya.

Masyarakat sipil, menurutnya berperan dalam melakukan pemantauan dan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Keterbukaan dan responsif terhadap kritikan publik adalah langkah awal yang penting dalam mendorong perbaikan dan kemajuan pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

LCW berharap pemerintah daerah akan melihat kritikan ini sebagai kesempatan untuk introspeksi dan meningkatkan mekanisme pengawasan internal dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat, korupsi dapat diatasi, dan dana publik dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan media online, bahwa lembaga AMAL (Aliansi Masyarakat Lampung) telah menyoroti sejumlah proyek di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung. (*)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %