Malam Hari, Polres Lampung Utara Tegaskan Penanganan Perkara Pungli Dinas DUKCAPIL Diserahkan Kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara

Read Time:2 Minute, 0 Second

Lampung Utara – Polres Lampung Utara menyerahkan proses penanganan tindak lanjut dugaan perkara pungli atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Hal itu disampaikan Polres Lampung Utara dalam rilisnya yang diterima media, Selasa 13 Juni 2023 malam.

Yang menjadi landasan hukum pelimpahan penanganan perkara tersebut, yaitu Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, dan Nomor: NK/1/1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ditambah dengan dengan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor: 700/664/03.1-LU/2023, tanggal 13 Juni 2023, perihal permohonan penanganan laporan atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dapat dilimpahkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

Penyerahan perkara itu juga dilandaskan dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara dengan Nomor: B/ / VI/Res.3.1/2023, tanggal 13 Juni 2023, perihal pengantar pelimpahan penanganan perkara pungutan liar dalam pengurusan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Kronologis perkara dilatarbelakangi peristiwa malam sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 15:00 WIB, Ketua Pokja Penindakan, Kasat Reskrim AKP EKO RENDI OKTAMA, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan praktik pungli pada proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Praktik tersebut diduga dilakukan oleh seorang operator pembuat KTP dengan inisial H. Modus operandi yang dilakukan adalah pembuatan KTP tanpa kehadiran pemohon, dengan memberikan sejumlah uang imbalan kepada petugas pembuatan KTP. Seharusnya, pelayanan pembuatan KTP dilakukan di Mall Pelayanan Publik yang telah resmi diresmikan sebelumnya, yang berlokasi di Mall Ramayana Kabupaten Lampung Utara.

Dugaan pelaku melakukan aksinya dengan cara memproses pembuatan KTP dengan pungutan liar sebesar Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 per KTP, padahal seharusnya pembuatan KTP tersebut adalah layanan gratis. Setelah tim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan pada Inisial H selaku staf pencetak KTP, serta uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga berasal dari pemohon yang akan membuat KTP, yang ditemukan pada Inisial P.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %