Bandar Lampung, SINDOnetwork – KPU Provinsi Lampung menyatakan akan terdapat tiga kebijakan strategis dalam pemungutan dan penghitungan suara yaitu terkait penghitungan suara yang dapat dilaksanakan secara pararel.
Dikutip dari laman resmi KPU Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan dalam kegiatan Focus Group Discussion penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Sheraton, Senin 26 Juni 2023.
Kebijakan itu, jelasnya, dibagi atas tiga kelompok.
Yakni, kelompok pertama disebutnya akan menghitung surat suara Presiden dan DPD.
Kelompok kedua, menghitung Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Terkait penyampaian salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dapat digandakan menggunakan mesin fotocopy di lokasi TPS,” paparnya.
Sedangkan, kelompok ketiga terkait dengan penyederhanaan formulir C dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
Acara tersebut juga dihadiri anggota KPU Provinsi Lampung Ismanto, Titik Sutriningsih, Ali Sidik, Agus Riyanto dan Warsito serta Mashur Sampurna Jaya selaku Sekretaris KPU Provinsi Lampung.
Dia menyampaikan bahwa dengan ada nya kegiatan FGD ini akan menampung aspirasi dan memberikan pemahaman yang sama terkait dengan isu strategis pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2024.
“Kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mempermudah penyelenggara Pemilu petugas KPPS menggunakan waktu secara efektif dan efisien hal ini juga didasari dengan pengalaman Pemilu 2019 lalu, dimana KPPS memiliki beban kerja yang sangat berat,” katanya.
Turut hadir dalam acara itu, Akademisi Universitas Lampung, Prof. Dr. Yulianto. M.Si. sebagai narasumber Pemantik FGD dan para undangan dari Forkopimda, Bawaslu Provinsi Lampung, Organisasi Kepemudaan, Partai Politik serta akademisi.
0
0
