Bandar Lampung – Sebanyak Puluhan Organisasi Kepemudaan Mahasiswa (OKP) yang bernama Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL) terdiri dari LMND Bandar Lampung, GMKI Bandar Lampung, PMKRI Cabang Bandar Lampung, PMII Bandar Lampung, dan PC KMHDI Bandar Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemperintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Rabu, (3/7).
Aksi tersebut bertemakan “Hentikan Neoliberisasi Pendidikan” dengan membawa point tuntutan, diantaranya :
1. Turunkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim
2. Tinjau Ulang Infrastruktur di Provinsi Lampung
3. Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya di Provinsi Lampung
4. Menuntut Tanggung Jawab PLN serta Menuntut Presiden Jokowi untuk turun langsung atas Permasalahan Listrik yang Terjadi di Sumbagsel
5. Selesaikan Konflik Agraria di Provinsi Lampung
6. Cabut Kebijakan Tapera
7. Batalkan Kenaikan PPN
8. Sahkan RUU Masyarakat Adat
9. Revisi UU PT No. 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 2 Tahun 2024 terkait otonomi kampus dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
10. Transparansi Penerimaan dan Kenaikan Kuota Beasiswa untuk Mahasiswa.
Ketua LMND Bandar Lampung, Redho Balau dalam orasinya menyinggung adanya pemasangan barigade yang dilakukan oleh Polisi agar massa aksi tidak bisa masuk ke halaman Pemprov Lampung.
“Kehadiran jeruji besi yang hadir, dinilai menjadi tindakan represif oleh pihak keamanan dan sebelumnya telah dilaksanakan pemanggilan kepada ketua organisasi dari aksi yang terlibat”, ujarnya.
“Namun kegiatan terus dilaksanakan oleh massa aksi, dalam kesepakatan sebelumnya seharusnya tidak ada pembatas oleh pihak keamanan. Materi aksi kali ini membahas terkait neoliberasi pendidikan,” tambahnya
Redho Balau juga menyinggung kurangnya SDM di Indonesia yang disebabkan sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Kekurangan kualitas SDM di Indonesia, tidak dapat menunjang visi Indonesia Emas 2024. Hal ini disebabkan sulitnya akses pendidikan oleh masyarakat miskin, dikarenakan komersialisasi pendidikan yang terjadi,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan komisi X DPR-RI, sektor pendidikan harus mendapatkan pembiayaannya sendiri. Hal ini mengindikasikan kapitalisme yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Bandar Lampung, David Novian Masyur, dalam orasinya menyampaikan bahwa kehadiran massa hari ini sebagai bentuk aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental bagi suatu bangsa dan dinilai telah dilemahkan oleh pemerintah saat ini.
“Pendidikan saat ini telah dilemahkan oleh pemerintah, hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang cacat hukum, permasalahan ini belum mendapat tindak lanjut yang konkret. Hanya kaum kaya raya yang mampu melaksanakan pendidikan.” ujarnya dalam orasi.
David juga menambahkan hal ini menghambat kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena berbagai aturan yang menghambat perkembangan bangsa, khusunya di Prov. Lampung, banyak permasalahan yang terjadi. Diantaranya konflik agraria, hal ini merupakan perhatian utama terutama di tubuh mahasiswa.
Ketua GMKI Bandar Lampung, Dwiki Simbolon menyampailan bahwa aksi kali ini adalah aksi damai, karena massa adalah kaum intelektual.
“Apabila tuntutan tidak dilaksanakan, maka massa aksi akan melaksanakan aksi lanjutan menanggapi tindakan apkam terkait,” pungkasnya.
Dwiki dalam penyampaian orasinya juga menyampaikan terkait kenaikan UKT yang memberatkan pendidikan di Indonesia, bukannya dibatalkan hanya ditunda hingga tahun depan.
“Pembodohan bagi masyarakat, tidak sejalan dengan visi Indonesia Emas 2024 pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat, diantaranya berbagai kenaikan biaya yang harus dikeluarkan,” ujanya.
“Tingkat kenaikan pajak sejalan dengan kasus korupsi yang berjalan. Hal ini menghambat perkembangan bagi Bangsa Indonesia dan penyalahgunaan anggaran menjadi salah satu perhatian utama bagi mahasiswa. Tuntutan massa untuk melaksanakan audiensi demi penyampaian aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Sementra itu, Ketua PC KMHDI Bandar Lampung, Wayan Erico Aditama juga menyampaikan orasinya dan mengatakan bahwa berbagai aksi yang dilaksanakan sebagai wujud masa depan anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.
Ia menyinggung adanya kenaikan biaya dalam pendidikan yang berakibat tidak bisa membayar UKT bagi rakyat miskin, dengan demikian membuat harapan anak bangsa untuk berpendidikan tinggi sulit dicapai.
“Kebijakan yang ditetapkan saat ini telah memberatkan berbagai pihak terutama orangtua dalam membayar UKT, pendidikan seharusnya didukung oleh pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945,” ucapnya.
Setelah dilakukan mediasi antara Polresta Bandar Lampung dengan massa aksi, akhirnya barigade dibuka dan massa aksi mulai memasuki halaman kantor Pemprov Lampung.
Massa aksi menuntut agar Pj Gubernur atau yang mewakili menyampaikan respon dari aspirasi-aspirasi yabg disampaikan oleh massa aksi.
Atas permintaan dari massa aksi, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov. Lampung, Senen Mustakin, merespon dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj. Gubernur Prov. Lampung dan akan ditindaklanjuti.
“Aspirasi yang diterima akan ditindak lanjuti bagi bidang yang dibawahi Gubernur Prov. Lampung, bila bukan akan dikoordinasikan ke pemerintah pusat,” ucapnya.
“Karena berbagai kebijakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa akan dilaksanakan agenda pertemuan dengan perwakilan mahasiswa. dan kami membutuhkan masukan dan berbagai saran dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LMND Bandar Lampung, Redho Balau menyampaikan bahwa apabila tuntutan kami dalam 2X24 jam tidak ditanggapi oleh PJ Gubernur Lampung, maka kami akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.
0
0
